Balada Transportasi Online

demo-besar-besaran-supir-taksi-tolak-tr-eb6306

 

sumber photo: kapanlagi.com

Jakarta, 22 Maret 2016. Demo besar-besaran menolak transportasi online, disertai dengan aksi anarkis dari beberapa oknum pengemudi taksi. Teman “gebuk” teman pun terjadi, yang tidak ikut demo di sweeping dan bahkan beberapa taksi dirusak. Wah … untuk yang ini, saya sangat prihatin dan menyayangkan kejadian tersebut. Selain yang kena gebuk adalah “teman sendiri”, mereka sedang mencari rejeki untuk menafkahi keluarganya.

Mereka yang tidak ikut demo, bukan berarti tidak punya rasa solidaritas sesama teman. Bisa jadi mereka harus tetap narik taksi, karena ada kebutuhan mendesak yang harus ditutup hari itu juga.

Demo ya demo, tapi ya jangan anarkis gitu. Lalu siapa yang salah? Ya kalau udah begini kejadiannya, semua pihak harus ikut bertanggung jawab. Yang demo harus tanggung jawab, perusahaan taksi harus bertanggung jawab, pemerintah harus tanggung jawab, taksi online pun harus bertanggung jawab.

Yang anarkis, harus bertanggung jawab di depan hukum atas perbuatannya yang merusak dan merugikan orang lain.

Perusahaan taksi harus juga bertanggung jawab dengan memberikan tindakan nyata kepada pengemudinya yang anarkis, entah itu dalam bentuk apa. Dan juga seharusnya mereka adaptif terhadap perkembangan teknologi, karena itu tidak bisa dihindari.

Pemerintah harus segera membuat regulasi yang jelas terkait transportasi, sehingga tidak ada grey area.

Taksi online pun juga harus bertanggung jawab dengan segera menyelesaikan perijinannya, sehingga menjadi moda transportasi yang sesuai dengan aturan UU transportasi yang berlaku di Indonesia.

***
Selain itu, menurut pengalaman pribadi saya:

Taksi Online

  • Murah, karena tarifnya yang ekonomis
  • Mudah, karena calon penumpang bisa dengan mudah melakukan order dan tracking posisi kendaraan
  • Jika ada barang yang tertinggal di taksi online, maka dengan cepat kita bisa menghubungi pengemudinya secara langsung. Dalam hal ini, masalah lebih cepat terselesaikan

Taksi Konvensional

  • Tarif lebih mahal
  • Order tidak semudah menggunakan aplikasi online. Bahkan terkadang susah terhubung ke call center.
  • Tidak bisa tracking posisi kendaraan
  • Jika ada barang yang tertinggal di taksi online, proses lebih lama karena harus telpon dulu ke call center. Belum lagi jika naik taksi dari pinggir jalan (tidak order via telpon). Apalagi tidak ingat nomor lambung.
  • Pas harga BBM naik, tarif argo biasanya disesuaikan. Pas harga BBM turun, tarif argo tetep alias tidak ikut disesuaikan.

sekian!

Calon Independen = Deparpolisasi (?)

Akhir-akhir ini, telinga dan mata saya mulai akrab dengan kata “deparpolisasi”. Gara-garanya ya apalagi selain rencana Ahok untuk maju dalam PILGUB DKI 2017 mendatang. Entah maksudnya apa, karena rencana itu beberapa pihak meradang dan menuding Ahok meniadakan partai politik atau deparpolisasi. Weleh-weleh!

Padahal calon kepala daerah dari jalur independen atau tidak diusung partai politik itu sudah diatur dalam UU 8/2015 tentang pemilihan kepala daerah pun telah diatur tentang jalur independen. Dalam Pasal 39 disebutkan, peserta pemilihan adalah pasangan calon perseorangan yang didukung sejumlah orang.

Jadi menurut saya, sebenarnya tidak ada hal yang perlu diributkan apakah maju dengan diusung parpol ataupun melalui jalur independen. Kecuali, hal itu tidak diatur dalam UU. Bolehlah kita berteriak-teriak.

Maju melalui jalur independen bukanlah hal yang mudah, apalagi nanti jika memang terpilih. Karena kepala daerah terpilih harus “berhadapan” dengan anggota dewan yang berasal dari partai politik. Itu semua adalah konsekuensi yang pastinya sudah dipikirkan secara matang oleh calon kepala daerah independen.

Tapi saya yakin, jika visi dan misi kepala daerah dan anggota dewan itu sama yaitu untuk membangun daerahnya dengan sungguh-sungguh, pastilah perbedaan antara orang partai dan bukan partai tidak akan jadi penghalang. Ya tapi kalo visi dan misinya hanya untuk sekedar “BERKUASA”, yaaah … repot!

Soal motif dibalik pengangkatan tema “deparpolisasi”, ya silakan bertanya ke orang-orang yang mengangkat masalah tersebut.

Btw, saya ini bukan dari barisan pendukung Ahok karena saya bukan warga DKI lho.

Menuju Kursi DKI 1

Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo dan Ahok bisa jadi bakal berebut kursi DKI 1. Sah-sah aja, karena dalam demokrasi itu adalah hak setiap individu untuk memilih dan dipilih, mencalonkan dan dicalonkan.

Tapi menurut saya pribadi, bangsa ini masih kurang pemimpin yang cukup bagus (jika tidak boleh dikatakan bagus). Jadi sebaiknya, mereka bertiga tetap berada di “daerah kekuasaannya” masing-masing saat ini, untuk melanjutkan program-program pembangunan yang sudah dicanangkan. Kecuali Ridwan Kamil, bolehlah “naik pangkat” jadi JABAR 1.

Dan kalaupun akhirnya mereka bertiga bertarung di DKI, ya gak apa-apa juga. Gak ada dosanya kok. Hanya saja bisa dipastikan, bakal ada 2 calon gubernur yang bakalan “nganggur” karena hanya ada 1 gubernur di DKI.

Seperti di awal coretan, kita ini masih kekurangan stock pemimpin yang cukup bagus. Dan seandainya saya berkuasa untuk menentukan, saya pasti akan menyebar mereka, supaya semua daerah memiliki pemimpin yang hebat (bukan penguasa) … dan bukan malah mengadunya dalam 1 tempat.

Tapi sekali lagi, sah-sah saja mengadu mereka di DKI 1. Karena inilah yang dinamakan dengan demokrasi.