Istri Anggota DPR Plesiran ke Jepang

951459846787

Foto: beritasatu.com

 Beberapa istri anggota dewan sedang liburan ke Jepang, jadi polemik di sosial media. Pun jadi salah satu komoditas berita di hampir semua media di Indonesia. Pendapat ini dan itu bersliweran. Ada yang menganggap biasa, tapi tak sedikit juga yang “menghakimi” seolah-olah pergi ke Jepang adalah sebuah dosa besar.

Saya pribadi tidak mau terjebak dalam “kubangan” manapun. Saya tidak akan ikut-ikutan menghakimi, tak akan pula menganggap itu biasa. Saya hanya akan mencoba menilai dari 2 sudut yang berbeda.

Sudut Pandang Pertama

Liburan atau plesiran adalah hak setiap orang di muka bumi ini. Tidak ada salahnya sama sekali, bahkan hukumnya “wajib” untuk menyegarkan dan memanjakan fisik dan pikiran. Mau kemana, sama siapa, berapa lama, ngapain aja … itu adalah hak preogratif masing-masing individu. Tentunya dengan catatan … selama tidak merugikan orang atau pihak lain. Ya salah satunya (misalnya) liburan dengan fasilitas dan biaya negara. Itu baru HARAM hukumnya. Apalagi ini istri-istrinya dan bukan suaminya yang notabene adalah anggorta DPR … hukumnya double HARAM.

Tapi kan saya atau Anda juga tidak tahu pasti apakah mereka plesiran dengan uang pribadi atau uang negara? Ya kalau uang pribadi maka saya dan Anda semua tidak berhak menghakimi mereka, bahkan untuk mempunya fikiran ke arah sana sekalipun.

Sudut Pandang Kedua

Supaya tidak terjebak pada fitnah, saya akan ambil kesimpulan mereka pergi atas biaya pribadi. Merujuk pada sudut pandang pertama saya diatas, sah-sah aja … tidak ada masalah sama sekali.

TETAPI … alangkah bijaknya jika mereka tidak berfoto narsis dengan membawa-bawa spanduk “Persaudaraan Istri Anggota DPR”. Bisa kan, foto narsis tanpa embel-embel itu? Hal inilah yang sebenarnya memicu “kericuhan” di social media.

Seandainya ibu-ibu tersebut berfoto tanpa spanduk, kita juga tidak bakalan tahu bahwa mereka adalah para istri anggota DPR. Suaminya aja kita gak tahu yang mana, apalagi istrinya :)

Dan sebagai istri pejabat harusnya juga bisa menghindari hal-hal yang membuat kisruh, karena semua hal yang terkait dengan kehidupan para pejabat adalah hal yang sensitif bagi kami … rakyat yang kalian wakili. Apalagi dalam kondisi saat ini dimana banyak sekali pejabat yang terindikasi dan bahkan sudah jelas terlibat kasus korupsi.

Silakan plesiran …. dan jangan “pamerin kami” lagi, meskipun itu menggunakan uang pribadi.

*** sekian

Balada Transportasi Online

demo-besar-besaran-supir-taksi-tolak-tr-eb6306

 

sumber photo: kapanlagi.com

Jakarta, 22 Maret 2016. Demo besar-besaran menolak transportasi online, disertai dengan aksi anarkis dari beberapa oknum pengemudi taksi. Teman “gebuk” teman pun terjadi, yang tidak ikut demo di sweeping dan bahkan beberapa taksi dirusak. Wah … untuk yang ini, saya sangat prihatin dan menyayangkan kejadian tersebut. Selain yang kena gebuk adalah “teman sendiri”, mereka sedang mencari rejeki untuk menafkahi keluarganya.

Mereka yang tidak ikut demo, bukan berarti tidak punya rasa solidaritas sesama teman. Bisa jadi mereka harus tetap narik taksi, karena ada kebutuhan mendesak yang harus ditutup hari itu juga.

Demo ya demo, tapi ya jangan anarkis gitu. Lalu siapa yang salah? Ya kalau udah begini kejadiannya, semua pihak harus ikut bertanggung jawab. Yang demo harus tanggung jawab, perusahaan taksi harus bertanggung jawab, pemerintah harus tanggung jawab, taksi online pun harus bertanggung jawab.

Yang anarkis, harus bertanggung jawab di depan hukum atas perbuatannya yang merusak dan merugikan orang lain.

Perusahaan taksi harus juga bertanggung jawab dengan memberikan tindakan nyata kepada pengemudinya yang anarkis, entah itu dalam bentuk apa. Dan juga seharusnya mereka adaptif terhadap perkembangan teknologi, karena itu tidak bisa dihindari.

Pemerintah harus segera membuat regulasi yang jelas terkait transportasi, sehingga tidak ada grey area.

Taksi online pun juga harus bertanggung jawab dengan segera menyelesaikan perijinannya, sehingga menjadi moda transportasi yang sesuai dengan aturan UU transportasi yang berlaku di Indonesia.

***
Selain itu, menurut pengalaman pribadi saya:

Taksi Online

  • Murah, karena tarifnya yang ekonomis
  • Mudah, karena calon penumpang bisa dengan mudah melakukan order dan tracking posisi kendaraan
  • Jika ada barang yang tertinggal di taksi online, maka dengan cepat kita bisa menghubungi pengemudinya secara langsung. Dalam hal ini, masalah lebih cepat terselesaikan

Taksi Konvensional

  • Tarif lebih mahal
  • Order tidak semudah menggunakan aplikasi online. Bahkan terkadang susah terhubung ke call center.
  • Tidak bisa tracking posisi kendaraan
  • Jika ada barang yang tertinggal di taksi online, proses lebih lama karena harus telpon dulu ke call center. Belum lagi jika naik taksi dari pinggir jalan (tidak order via telpon). Apalagi tidak ingat nomor lambung.
  • Pas harga BBM naik, tarif argo biasanya disesuaikan. Pas harga BBM turun, tarif argo tetep alias tidak ikut disesuaikan.

sekian!

Calon Independen = Deparpolisasi (?)

Akhir-akhir ini, telinga dan mata saya mulai akrab dengan kata “deparpolisasi”. Gara-garanya ya apalagi selain rencana Ahok untuk maju dalam PILGUB DKI 2017 mendatang. Entah maksudnya apa, karena rencana itu beberapa pihak meradang dan menuding Ahok meniadakan partai politik atau deparpolisasi. Weleh-weleh!

Padahal calon kepala daerah dari jalur independen atau tidak diusung partai politik itu sudah diatur dalam UU 8/2015 tentang pemilihan kepala daerah pun telah diatur tentang jalur independen. Dalam Pasal 39 disebutkan, peserta pemilihan adalah pasangan calon perseorangan yang didukung sejumlah orang.

Jadi menurut saya, sebenarnya tidak ada hal yang perlu diributkan apakah maju dengan diusung parpol ataupun melalui jalur independen. Kecuali, hal itu tidak diatur dalam UU. Bolehlah kita berteriak-teriak.

Maju melalui jalur independen bukanlah hal yang mudah, apalagi nanti jika memang terpilih. Karena kepala daerah terpilih harus “berhadapan” dengan anggota dewan yang berasal dari partai politik. Itu semua adalah konsekuensi yang pastinya sudah dipikirkan secara matang oleh calon kepala daerah independen.

Tapi saya yakin, jika visi dan misi kepala daerah dan anggota dewan itu sama yaitu untuk membangun daerahnya dengan sungguh-sungguh, pastilah perbedaan antara orang partai dan bukan partai tidak akan jadi penghalang. Ya tapi kalo visi dan misinya hanya untuk sekedar “BERKUASA”, yaaah … repot!

Soal motif dibalik pengangkatan tema “deparpolisasi”, ya silakan bertanya ke orang-orang yang mengangkat masalah tersebut.

Btw, saya ini bukan dari barisan pendukung Ahok karena saya bukan warga DKI lho.