Tidak Perlu Berdebat Soal Sholat Taraweh

Marhabban Ya Ramadhan …

Alhamdulillah, tahun ini kita dipertemukan lagi dengan bulan penuh berkah, bulan yang lebih mulia daripada 1.000 bulan. Ya, bulan Ramadhan.

Terkait bulan Ramadhan, pasti tidak terlepas dari kegiatan sholat Taraweh di malam harinya. Dan ngomong-ngomong soal sholat Taraweh, hingga hari ini masih ada aja yang sibuk berdebat tentang jumlah rakaatnya.

Tidak usah jauh-jauh, teman saya sendiri masih suka kisruh. Ada yang keukeuh bahwa 23 rakaat (termasuk sholat witir) adalah yang paling sahih. Paling maknyos! Ada pula yang bilang, 11 rakaat aja. Semuanya beralasan dengan membawa-bawa hadits.

Saya awalnya hanya diam saja mendengar perdebatan itu, tapi lama-lama kok gatel juga kuping saya.

Teman … saya gak paham hadits, gak paham riwayat. Islam saya baru dalam taraf belajar, belajar dan belajar. Tapi yang saya tahu, 11 rakaat boleh, 23 juga boleh. Taraweh di rumah boleh, di masjid apalagi. Lebih diutamakan. Tetapi intinya kan sama, sama-sama BOLEH.

Lha wong nggak sholat taraweh aja boleh kok. Lho kok bisa? Ya bisalah … hukumnya aja udah jelas, SUNNAH. Yang artinya, jika dikerjakan akan mendapat kebaikan, jika tidak ya tidak apa-apa. Dan juga tidak akan mendapat apa-apa. Jangankan kebaikan, dosa aja gak bakalan ada. Lha namanya aja sunnah.

Jadi apalagi yang perlu diperdebatkan??? Silakan saja pilih jumlah rakaatnya. Silakan juga pilih tempatnya. Asal sesuai aturan, ya pasti sholat tarawehnya sah. Soal jumlah rakaat mana yang mendapatkan kebaikan lebih besar dari Allah, ya itu Wallahualam. Hanya Dia yang berhak menentukan. Manusia? Ya jangan ikut campur soal itu … yang penting, kerjakan saja dengan niat dan sesuai aturan yang benar.

Dan perdebatan untuk sementara berhenti.

Marhabban ya Ramadhan!

Zaskia Gotik Sebagai Duta Pancasila

Hari Kemerdekaan RI adalah tanggal 32 Agustus, dan lambang sila ke-5 dari Pancasila adalah bebek nungging, itu kata Zaskia Gotik. Ucapannya yang menurut saya ngawur itu pulalah yang menyeret dia ke ranah hukum dengan tuduhan melecehkan lambang negara.

Well … terlepas hal itu dilakukan tanpa kesengajaan, alasan pendidikan rendah, keceplosan dan lain-lain, saya tidak akan mengomentari lebih lanjut tentang hal itu terlebih soal kasus hukumnya.

***

Yang saya bingungkan adalah ketika PKB dengan mudahnya mengangkat Zaskia Gotik sebagai Duta Pancasila.

Weladalah … iki piye ceritane, pak Manteb? Sido po duk?

Setahu saya, seorang diangkat menjadi duta untuk hal-hal tertentu itu bukan tanpa alasan. Bukan sekedar karena ketenarannya, bukan karena label artis-nya, tetapi karena orang tersebut dianggap mampu mengemban tugas sebagai seorang duta. Paham betul tentang hal yang di “duta” kan kepadanya.

Memang, ketenaran seseorang menjadi “daya tarik” tersendiri. Tapi kalo tidak paham dengan tugasnya, terus kanggo opo???

Coba bayangkan, pada saat adik, keponakan atau anak Anda yang masih kecil bertanya tentang Pancasila kepada Zaskia Gotik, “Tante, apa lambang sila ke-5 dari Pancasila?”, kemudian dijawab dengan, “Bebek Nungging, dik”.

Terus kepriben? Opo ora ruwet dunia anak?

Saya tidak menyalahkan Zaskia Gotik-nya. Karena mungkin memang dia betul-betul tidak tahu karena pendidikannya rendah, atau tidak sengaja, dan alasan lainnya.

Yang saya bingung adalah yang mengangkat dia jadi duta Pancasila.

Wueeedannn ra kathokan tenan!!!!

Apa karena ini momentum yang tepat untuk meningkatkan popularitas disaat menjelang pilkada? Yaa jawabnya sih bisa iya, bisa juga tidak. Karena yang bisa menjawab adalah yang mengangkat Zaskia Gotik jadi duta Pancasila.

Jujur Pak/Bu PKB …. aku ora mudheng babar blassss.

Mungkin popularitas naik, tapi elektabilitas partai? Entar dulu … rakyat Indonesia makin cerdas.

Note: populer bisa dalam 1 dari 2 hal, populer karena bagus atau populer karena jelek?

Eh … atau jangan-jangan literatur saya soal duta itu yang salah? Ah sik … tak googling dhisik.

Sekian dan salam Pancasila!!!

Istri Anggota DPR Plesiran ke Jepang

951459846787

Foto: beritasatu.com

┬áBeberapa istri anggota dewan sedang liburan ke Jepang, jadi polemik di sosial media. Pun jadi salah satu komoditas berita di hampir semua media di Indonesia. Pendapat ini dan itu bersliweran. Ada yang menganggap biasa, tapi tak sedikit juga yang “menghakimi” seolah-olah pergi ke Jepang adalah sebuah dosa besar.

Saya pribadi tidak mau terjebak dalam “kubangan” manapun. Saya tidak akan ikut-ikutan menghakimi, tak akan pula menganggap itu biasa. Saya hanya akan mencoba menilai dari 2 sudut yang berbeda.

Sudut Pandang Pertama

Liburan atau plesiran adalah hak setiap orang di muka bumi ini. Tidak ada salahnya sama sekali, bahkan hukumnya “wajib” untuk menyegarkan dan memanjakan fisik dan pikiran. Mau kemana, sama siapa, berapa lama, ngapain aja … itu adalah hak preogratif masing-masing individu. Tentunya dengan catatan … selama tidak merugikan orang atau pihak lain. Ya salah satunya (misalnya) liburan dengan fasilitas dan biaya negara. Itu baru HARAM hukumnya. Apalagi ini istri-istrinya dan bukan suaminya yang notabene adalah anggorta DPR … hukumnya double HARAM.

Tapi kan saya atau Anda juga tidak tahu pasti apakah mereka plesiran dengan uang pribadi atau uang negara? Ya kalau uang pribadi maka saya dan Anda semua tidak berhak menghakimi mereka, bahkan untuk mempunya fikiran ke arah sana sekalipun.

Sudut Pandang Kedua

Supaya tidak terjebak pada fitnah, saya akan ambil kesimpulan mereka pergi atas biaya pribadi.┬áMerujuk pada sudut pandang┬ápertama saya diatas, sah-sah aja … tidak ada masalah sama sekali.

TETAPI … alangkah bijaknya jika mereka tidak berfoto narsis dengan membawa-bawa spanduk “Persaudaraan Istri Anggota DPR”. Bisa kan, foto narsis tanpa embel-embel itu? Hal inilah yang sebenarnya memicu “kericuhan” di social media.

Seandainya ibu-ibu tersebut berfoto tanpa spanduk, kita juga tidak bakalan tahu bahwa mereka adalah para istri anggota DPR. Suaminya aja kita gak tahu yang mana, apalagi istrinya :)

Dan sebagai istri pejabat harusnya juga bisa menghindari hal-hal yang membuat kisruh, karena semua hal yang terkait dengan kehidupan para pejabat adalah hal yang sensitif bagi kami … rakyat yang kalian wakili. Apalagi dalam kondisi saat ini dimana banyak sekali pejabat yang terindikasi dan bahkan sudah jelas terlibat kasus korupsi.

Silakan plesiran …. dan jangan “pamerin kami” lagi, meskipun itu menggunakan uang pribadi.

*** sekian