Istri Anggota DPR Plesiran ke Jepang

 Beberapa istri anggota dewan sedang liburan ke Jepang, jadi polemik di sosial media. Pun jadi salah satu komoditas berita di hampir semua media di Indonesia. Pendapat ini dan itu bersliweran. Ada yang menganggap biasa, tapi tak sedikit juga yang “menghakimi” seolah-olah pergi ke Jepang adalah sebuah dosa besar.

Saya pribadi tidak mau terjebak dalam “kubangan” manapun. Saya tidak akan ikut-ikutan menghakimi, tak akan pula menganggap itu biasa. Saya hanya akan mencoba menilai dari 2 sudut yang berbeda.

Sudut Pandang Pertama

Liburan atau plesiran adalah hak setiap orang di muka bumi ini. Tidak ada salahnya sama sekali, bahkan hukumnya “wajib” untuk menyegarkan dan memanjakan fisik dan pikiran. Mau kemana, sama siapa, berapa lama, ngapain aja … itu adalah hak preogratif masing-masing individu. Tentunya dengan catatan … selama tidak merugikan orang atau pihak lain. Ya salah satunya (misalnya) liburan dengan fasilitas dan biaya negara. Itu baru HARAM hukumnya. Apalagi ini istri-istrinya dan bukan suaminya yang notabene adalah anggorta DPR … hukumnya double HARAM.

Tapi kan saya atau Anda juga tidak tahu pasti apakah mereka plesiran dengan uang pribadi atau uang negara? Ya kalau uang pribadi maka saya dan Anda semua tidak berhak menghakimi mereka, bahkan untuk mempunya fikiran ke arah sana sekalipun.

Sudut Pandang Kedua

Supaya tidak terjebak pada fitnah, saya akan ambil kesimpulan mereka pergi atas biaya pribadi. Merujuk pada sudut pandang pertama saya diatas, sah-sah aja … tidak ada masalah sama sekali.

TETAPI … alangkah bijaknya jika mereka tidak berfoto narsis dengan membawa-bawa spanduk “Persaudaraan Istri Anggota DPR”. Bisa kan, foto narsis tanpa embel-embel itu? Hal inilah yang sebenarnya memicu “kericuhan” di social media.

Seandainya ibu-ibu tersebut berfoto tanpa spanduk, kita juga tidak bakalan tahu bahwa mereka adalah para istri anggota DPR. Suaminya aja kita gak tahu yang mana, apalagi istrinya 🙂

Dan sebagai istri pejabat harusnya juga bisa menghindari hal-hal yang membuat kisruh, karena semua hal yang terkait dengan kehidupan para pejabat adalah hal yang sensitif bagi kami … rakyat yang kalian wakili. Apalagi dalam kondisi saat ini dimana banyak sekali pejabat yang terindikasi dan bahkan sudah jelas terlibat kasus korupsi.

Silakan plesiran …. dan jangan “pamerin kami” lagi, meskipun itu menggunakan uang pribadi.

*** sekian