Calon Independen = Deparpolisasi (?)

Akhir-akhir ini, telinga dan mata saya mulai akrab dengan kata “deparpolisasi”. Gara-garanya ya apalagi selain rencana Ahok untuk maju dalam PILGUB DKI 2017 mendatang. Entah maksudnya apa, karena rencana itu beberapa pihak meradang dan menuding Ahok meniadakan partai politik atau deparpolisasi. Weleh-weleh!

Padahal calon kepala daerah dari jalur independen atau tidak diusung partai politik itu sudah diatur dalam UU 8/2015 tentang pemilihan kepala daerah pun telah diatur tentang jalur independen. Dalam Pasal 39 disebutkan, peserta pemilihan adalah pasangan calon perseorangan yang didukung sejumlah orang.

Jadi menurut saya, sebenarnya tidak ada hal yang perlu diributkan apakah maju dengan diusung parpol ataupun melalui jalur independen. Kecuali, hal itu tidak diatur dalam UU. Bolehlah kita berteriak-teriak.

Maju melalui jalur independen bukanlah hal yang mudah, apalagi nanti jika memang terpilih. Karena kepala daerah terpilih harus “berhadapan” dengan anggota dewan yang berasal dari partai politik. Itu semua adalah konsekuensi yang pastinya sudah dipikirkan secara matang oleh calon kepala daerah independen.

Tapi saya yakin, jika visi dan misi kepala daerah dan anggota dewan itu sama yaitu untuk membangun daerahnya dengan sungguh-sungguh, pastilah perbedaan antara orang partai dan bukan partai tidak akan jadi penghalang. Ya tapi kalo visi dan misinya hanya untuk sekedar “BERKUASA”, yaaah … repot!

Soal motif dibalik pengangkatan tema “deparpolisasi”, ya silakan bertanya ke orang-orang yang mengangkat masalah tersebut.

Btw, saya ini bukan dari barisan pendukung Ahok karena saya bukan warga DKI lho.

Menuju Kursi DKI 1

Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo dan Ahok bisa jadi bakal berebut kursi DKI 1. Sah-sah aja, karena dalam demokrasi itu adalah hak setiap individu untuk memilih dan dipilih, mencalonkan dan dicalonkan.

Tapi menurut saya pribadi, bangsa ini masih kurang pemimpin yang cukup bagus (jika tidak boleh dikatakan bagus). Jadi sebaiknya, mereka bertiga tetap berada di “daerah kekuasaannya” masing-masing saat ini, untuk melanjutkan program-program pembangunan yang sudah dicanangkan. Kecuali Ridwan Kamil, bolehlah “naik pangkat” jadi JABAR 1.

Dan kalaupun akhirnya mereka bertiga bertarung di DKI, ya gak apa-apa juga. Gak ada dosanya kok. Hanya saja bisa dipastikan, bakal ada 2 calon gubernur yang bakalan “nganggur” karena hanya ada 1 gubernur di DKI.

Seperti di awal coretan, kita ini masih kekurangan stock pemimpin yang cukup bagus. Dan seandainya saya berkuasa untuk menentukan, saya pasti akan menyebar mereka, supaya semua daerah memiliki pemimpin yang hebat (bukan penguasa) … dan bukan malah mengadunya dalam 1 tempat.

Tapi sekali lagi, sah-sah saja mengadu mereka di DKI 1. Karena inilah yang dinamakan dengan demokrasi.